TELUSURSULTRA.COM, KONUT – Anggota Legislatif Partai Gerindra Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Samir, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Barisan Solidaritas Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara (Basmalaku) atas aksi damai yang digelar di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang selama ini menjadi pusat aktivitas industri pertambangan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil 3) itu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan fondasi penting dalam proses demokrasi. Sekaligus sinyal kuat bagi pemerintah pusat agar lebih mencermati dinamika pengelolaan pertambangan di Konawe Utara.
Menurutnya, suara masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyusunan kebijakan, terutama ketika menyangkut keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.
“Sebelumnya kami sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa mereka menggelar aksi damai di Kantor ESDM RI. Gerakan ini bukan sekadar protes, tetapi ekspresi kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan SDA yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ungkap Samir.
Ia menggaris bawahi bahwa masyarakat lingkar tambang adalah pihak yang paling dekat dengan dampak aktivitas pertambangan. Sehingga memiliki legitimasi moral dan sosial untuk menyuarakan kepentingan mereka langsung kepada pemerintah pusat.
Aspirasi yang mereka sampaikan, lanjut Samir, sejalan dengan semangat pemerintah dalam memastikan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, serta mendorong praktik pertambangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Politisi ini menilai bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan aktivitas pertambangan merupakan langkah penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat lokal.
Aksi damai tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun perusahaan tambang untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar tidak hanya mengutamakan produktivitas, tetapi juga keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan sosial.
“Kami di Gerindra DPRD Konawe Utara berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi ini, serta memastikan bahwa suara masyarakat lingkar tambang benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.
Samir menekankan perlunya perumusan kebijakan pertambangan yang lebih akuntabel, transparan, serta memprioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal melalui peningkatan kesempatan kerja, kontrak lokal, dan program-program pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Menurut Samir, hal ini sangat penting agar manfaat kegiatan pertambangan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi benar-benar kembali kepada masyarakat Konawe Utara.
“Kami ingin memastikan bahwa keberadaan tambang betul-betul memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan dan sosial,” tambahnya.
Aksi masyarakat Konawe Utara di Jakarta tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk meninjau ulang berbagai persoalan pertambangan yang selama ini muncul, mulai dari isu perizinan, penataan lahan, reklamasi, hingga komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.
Dengan semakin kuatnya suara masyarakat, Samir meyakini bahwa arah kebijakan pertambangan nasional dapat semakin mendorong keadilan bagi daerah penghasil serta memperkuat komitmen negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Gerakan masyarakat ini adalah bagian dari kontrol publik. Ini harus menjadi perhatian serius di tingkat pusat. Harapan kami, aspirasi ini ditindaklanjuti demi terciptanya tata kelola pertambangan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutup Samir.
Aspirasi masyarakat lingkar tambang dari Konawe Utara ini diharapkan dapat menjadi energi positif bagi terwujudnya reformasi kebijakan pertambangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan daerah dan kesejahteraan rakyat. (REDAKSI)
