TELUSURSULTRA.COM, KONUT – Relawan Kita Prabowo (KIPRA) Indonesia Kabupaten Konawe Utara mendesak Direksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara. Desakan ini disampaikan menyusul ditetapkannya Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto sebagai Direktur Utama PT Antam, Tbk.
KIPRA menilai pergantian pucuk pimpinan Antam merupakan momentum strategis untuk melakukan konsolidasi internal dan pembenahan tata kelola perusahaan, khususnya pada unit operasional di daerah penghasil sumber daya alam.
Ketua DPC KIPRA Indonesia Kabupaten Konawe Utara, Rahmat Mustafa, menegaskan bahwa evaluasi terhadap pimpinan PT Antam UBPN Konawe Utara merupakan kebutuhan objektif demi memastikan prinsip good corporate governance (GCG) berjalan sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai BUMN strategis, PT Antam Tbk tidak hanya dituntut mengejar profitabilitas, tetapi juga wajib memastikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang. Evaluasi manajemen UBPN Konawe Utara adalah kebutuhan objektif, bukan kepentingan politis,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).
Menurut KIPRA, selama ini pengelolaan Antam UBPN Konawe Utara cenderung berorientasi pada corporate utilitarianism, dimana kebijakan perusahaan lebih menitikberatkan efisiensi ekonomi, namun belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak tambang.
Kondisi tersebut dinilai Rahmat bertentangan dengan misi pemerintah serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
“Kami melihat masih adanya jarak antara aktivitas produksi Antam dengan dampak kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, khususnya di Blok Mandiodo dan Blok Tapunopaka, Konawe Utara. Akses pemberdayaan masyarakat dan transparansi kebijakan belum berjalan sesuai harapan,” lanjut Rahmat.
KIPRA menilai ketimpangan tersebut berpotensi memicu konflik sosial dan menggerus legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Padahal, keberlanjutan industri pertambangan sangat bergantung pada penerimaan sosial di wilayah operasional.
“Jika pola ini terus dibiarkan, maka PT Antam, Tbk berisiko kehilangan legitimasi sosial. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama keberlanjutan industri pertambangan,” tegasnya.
Berdasarkan hal itu KIPRA Indonesia Kabupaten Konawe Utara mendorong Direksi PT Antam, Tbk untuk:
1. Melakukan audit kinerja dan tata kelola manajemen UBPN Konawe Utara secara independen dan transparan.
2. Menyusun ulang kebijakan operasional yang partisipatif dan inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah, asosiasi kontraktor lokal, tokoh masyarakat, dan pemuda.
3. Menjamin keadilan distribusi manfaat ekonomi bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
4. Memperkuat implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) yang terukur dan berkelanjutan.
“Kami percaya kepemimpinan baru PT Antam, Tbk memiliki kapasitas untuk melakukan pembenahan struktural. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan korektif demi kepentingan rakyat dan negara,” pungkas Rahmat.
KIPRA menegaskan, dorongan ini merupakan bagian dari komitmen sebagai relawan Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal agar visi, misi, dan program pemerintah berjalan maksimal di daerah, serta sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. (REDAKSI)
