TELUSURSULTRA.COM, KONUT
Persoalan banjir yang menggenangi ruas jalan trans Sulawesi di Desa Sambandete Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara (Konut) beberapa pekan terakhir telah menyedot perhatian banyak pihak.
Banyak mata tertuju pada bencana yang memutus akses darat tersebut akibat dampak yang dihasilkan. Perjalanan warga menjadi terhambat dan harus menambah biaya perjalanan karena terpaksa menggunakan jasa rakit yang sewanya tidak sedikit.
Terparah hampir tiap hari ada insiden mobil terjatuh dari atas rakit kala menerobos arus air yang cukup deras. Tercatat sudah hampir 10 unit mobil tercebur kedalam luapan air sungai Lalindu yang berkedalaman sekira 1 meter itu.
Situasi banjir yang sudah berlangsung sebelum lebaran idul fitri ini telah menyedot perhatian banyak pihak. Mulai dari pemerintah daerah setempat serta Forkopimda telah bahu membahu menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran antrian kendaraan di lokasi banjir.
Perhatian datang tak terkecuali dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rabu (9/4/2025) Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae terjun langsung meninjau langsung kondisi jalan putus akibat terendam banjir.
Ridwan Bae disambut Bupati H Ikbar dan Wakil Bupati H Abuhaera. Nampak hadir dalam kunjungan itu Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Agus Safari, ST.,MT, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, Yudi Hardiana, ST.,MT.
Dilokasi banjir Ridwan Bae mengatakan bahwa kunjungannya itu merupakan bagian dari upaya nyata untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur vital yang terdampak banjir.
“kami akan menyampaikan langsung persoalan ini ke Kementerian PUPR. Walaupun saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, kita tetap upayakan agar proyek ini bisa diprioritaskan tahun ini,” ungkap Ridwan optimis.
Pada kesempatan itu, Bupati Konut H Ikbar mengucapkan terima kasih kepada Ridwan Bae yamg sudah datang langsung melihat kondisi banjir di wilayahnya. Dia mengungkapkan berbagai langkah telah diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani dampak banjir, seperti penyediaan rakit gratis, pembagian bantuan sembako, serta penetapan status siaga bencana melalui surat keputusan resmi.
Ikbar menambahkan pihaknya dalam hal ini pemerintah daerah sangat ingin melakukan intervensi langsung terhadap normalisasi sungai Lalindu yang menjadi penyebab utama banjir diruas jalan nasional tersebut. Namun niat Pemda terbentur oleh keterbatasan kewenangan, seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan.
“Kami sangat ingin melakukan intervensi terhadap sungai ini, tapi terbentur UU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemekaran Konawe Utara yang telah dibatalkan melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2010,” ungkapnya.
Kehadiran komisi V DPR RI ini diharapkan menjadi angin segar untuk memberikan solusi banjir di ruas jalan trans sulawesi di desa Sambandete tersebut. Jalan yang terputus akibat genangan air ini merupakan akses darat utama penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara – Sulawesi Tengah. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan sudah menimbulkan banyak kerugian warga pengguna jalan. (REDAKSI)
