TELUSURSULTRA.COM, KONUT – Aksi Barisan Solidaritas Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara (BASMALAKU) yang menyampaikan aspirasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI mendapat perhatian serius dari tokoh masyarakat Konawe Utara (Konut).
Ketua Forum Pemerhati Ekonomi Sosial Pembangunan dan Lingkungan Hidup (FORPESBANG) Konawe Utara, Drs. Hikmar, menilai langkah tersebut sebagai bentuk tekanan langsung kepada pemerintah pusat agar bertanggung jawab atas tata kelola pertambangan di daerah.
Menurut Hikmar, penyampaian aspirasi ke ESDM RI menunjukkan akumulasi kekecewaan masyarakat lingkar tambang terhadap pengawasan dan kebijakan pertambangan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa ESDM RI tidak bisa lagi hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi harus hadir secara nyata dalam pengawasan dan penegakan aturan.
“Ketika masyarakat datang langsung ke ESDM RI, itu berarti ada masalah serius di lapangan. Ini harus menjadi alarm bagi kementerian untuk mengevaluasi izin dan aktivitas pertambangan di Konawe Utara,” kata Hikmar, Minggu (14/12/2025).
Ia menilai, lemahnya pengawasan berdampak langsung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar tambang. Karena itu, ESDM RI didesak membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat lingkar tambang, bukan hanya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan.
Hikmar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar penerbitan izin, kewajiban perusahaan, serta langkah pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan negara melalui ESDM RI.
“Aspirasi BASMALAKU ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni. ESDM RI harus menindaklanjuti dengan langkah konkret agar pertambangan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan tidak menimbulkan konflik sosial,” ujarnya.
Ia menyebut aksi tersebut sebagai momentum penting untuk membenahi tata kelola pertambangan di Konawe Utara Provinsi Sulawesu Tenggara. Sekaligus menguji komitmen ESDM RI dalam menjalankan amanat konstitusi terkait penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (REDAKSI)
