TELUSURSULTRA.COM, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara.
Apresiasi ini disampaikan sebagai bentuk dukungan penuh karena dianggap sejalan dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah yang memiliki basis pertambangan besar seperti di kabupaten Konawe Utara Sulawesi tenggara.
Menurut Budiman Sudjatmiko, keberadaan wadah Asosiasi IUJP Konawe Utara yang memperjuangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di wilayah pertambangan sudah tepat dan patut untuk di berikan dukungan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif pembentukan Asosiasi IUJP Konawe Utara. Ini adalah langkah positif untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar tambang yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Budiman Sudjatmiko menambahkan, BP Taskin siap untuk menjalin kerja sama dengan Asosiasi IUJP Konawe Utara dalam mendorong Asosiasi turut serta melakukan upaya positif dalam pengelolaan pertambangan yang berkeadilan yang bisa mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah khusus wilayah penghasil nikel.
“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, kita dapat menciptakan sektor pertambangan yang memberikan manfaat optimal bagi semua pihak,” katanya.
Asosiasi IUJP Konawe Utara diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong praktik pertambangan yang baik, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Konawe Utara.
Sebagai respon tindak lanjut aspirasi Asosiasi IUJP Konawe Utara dalam audiensi beberapa waktu lalu, Budiman menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan BP Taskin RI adalah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI agar memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara.
“Kami ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan berbagai program percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. BP Taskin bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan tersebut. (REDAKSI)
