TELUSURSULTRA.COM, KONUT – Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) antara pihak PT Bumi Konawe Abadi (BKA), Pemerintah Kecamatan Motui, dan sejumlah tokoh masyarakat di Aula Lantai II Kantor Bapperida setempat, Selasa (7/4/2026).
Rakor tersebut digelar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah Kabupaten Konawe Utara, khususnya di Kecamatan Motui yang menjadi wilayah aktivitas perusahaan pertambangan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah bersama pihak perusahaan dan masyarakat membahas berbagai persoalan, masukan, serta dinamika yang berkembang terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Sekda Safruddin mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar program PPM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Rakor ini dilaksanakan untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang masih berkembang dimasyarakat serta memastikan keadilan investasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” kata Safruddin saat memimpin rapat.
Menurut dia, investasi yang masuk ke daerah harus mampu menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi warga, maupun pemberdayaan sosial masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjadi fasilitator dalam menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat agar iklim investasi tetap kondusif.
“Kita ingin pelaksanaan PPM ini berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah lingkar tambang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Utara Herman Sewani, SH., mengapresiasi masyarakat Kecamatan Motui yang dinilai menyampaikan aspirasi secara santun dan terbuka melalui forum rapat koordinasi.
Ia menyebut, dialog bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi langkah yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan persoalan terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Motui yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik dan santun. Ini adalah cara yang elegan dalam menyampaikan pendapat sehingga dapat mendorong perbaikan pelaksanaan PPM ke depan secara kolaboratif dan berkelanjutan,” kata Herman.
Menurut Herman, keterlibatan seluruh pihak dalam forum koordinasi menjadi penting agar pelaksanaan program perusahaan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Konawe Utara, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Camat Motui, para kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat Kecamatan Motui.
Beberapa kepala desa yang hadir di antaranya Kepala Desa Motui, Ranombupulu, Lambuluo, Mantandahi, Puwonggia, Wawoluri, serta Lurah Bende.
Dalam forum tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan di wilayah lingkar tambang agar lebih merata dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap hasil rakor dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh perusahaan sehingga keberadaan investasi benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. (VELY)
