TELUSURSULTRA.COM, KENDARI – Pagi itu, Teluk Kendari memantulkan cahaya matahari yang lembut. Di Anjungan Tipulu, puluhan perempuan berkumpul membentuk lingkaran. Mereka bukan sekadar menghadiri acara. Mereka datang membawa kegelisahan yang sudah terlalu lama dipendam. Kegelisahan tentang tanah tempat mereka hidup, ruang tempat mereka bekerja, dan pesisir yang menjadi nadi ekonomi keluarga.
Pertemuan itu diinisiasi Solidaritas Perempuan (SP) Kendari. Organisasi yang selama ini mendampingi perempuan akar rumput di wilayah pesisir. Di hari itu, sebanyak 95 perempuan dari Tipulu dan Sodohoa datang dengan harapan baru, berdialog langsung dengan pemerintah.
Criestien, Koordinator SP Kendari, membuka pertemuan dengan nada yang penuh keyakinan. “Kita berkumpul bukan untuk mengeluh,” katanya. “Kita berkumpul karena perempuan berhak menentukan masa depannya sendiri,” Imbuhnya.
Baginya, persoalan ruang hidup perempuan bukan semata soal lokasi usaha. Ini adalah soal identitas, martabat, dan keberlanjutan hidup. Pembangunan pesisir yang masif, menurutnya, sering menghapus ruang-ruang ekonomi yang justru menopang keluarga dan komunitas.
“Ketika pesisir berubah menjadi kawasan proyek, yang paling terdampak adalah perempuan,” ujarnya. “Mereka kehilangan akses, kehilangan ruang, bahkan kehilangan suara.” tambahnya.
Satu per satu perempuan menyampaikan keluhan. Ada yang mempertanyakan janji pemerintah terkait pelibatan PKL dalam event daerah yang tak pernah terlaksana. Ada yang bercerita tentang pendapatan yang terus menurun sejak garis pantai berubah.
Tak sedikit pula yang meminta kepastian atas wilayah kelola yang selama ini mereka gunakan. Beberapa dari mereka harus menghentikan ceritanya karena emosi yang tak tertahan.
Ketua Kelompok Perempuan Pesisir Kelurahan Tipulu, Rahmania, menyampaikan aspirasi mendalam saat menerima kunjungan pemerintah setempat. Dalam kesempatan tersebut, Rahmania mengawali pernyataannya dengan ucapan terima kasih, meski ia tidak menampik bahwa kehadiran pemerintah di wilayahnya tergolong sangat jarang.
“Kami berterima kasih, meskipun sebenarnya jarang sekali pemerintah mengundang atau mendatangi kami. Tercatat baru dua kali, sementara Babinsa sudah tiga kali berkunjung,” ungkap Rahmania.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah nasib pelaku UMKM yang selama ini merasa belum diketahui keberadaannya oleh pemerintah. Rahmania berharap adanya Surat Perintah Kerja (SPK) atau legalitas yang jelas dan berkeinginan agar aspirasi ini bisa sampai langsung ke tangan Wali Kota.
“Kami ingin pemerintah tahu kondisi kami, kalau bisa dicoba lagi agar kami bisa bertemu Ibu Wali,” tambahnya.
Selain masalah UMKM, Rahmania juga menyuarakan kekecewaan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya para PKL pernah dijanjikan untuk dilibatkan dalam setiap event daerah sebelum masa pergantian Walikota.
“PKL merasa kecewa karena pernah dijanjikan ada pelibatan dalam event. Namun, setelah pergantian pejabat dan pejabat lama mundur, janji tersebut tidak terealisasi. PKL tidak lagi dilibatkan dalam event-event yang ada,” tegasnya.
Bagi para perempuan yang hadir, dialog itu bukan sekadar pertemuan. Itu adalah titik balik. Mereka pulang dengan dada lebih lapang, meski jalan perjuangan masih panjang.
Di pesisir yang setiap hari berubah, mereka ingin memastikan satu hal: bahwa ruang hidup mereka tidak hilang begitu saja. Bahwa perempuan yang berpuluh tahun menata hidup di tepi laut tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi bagian yang didengar dan dihargai. (REDAKSI)
