TELUSURSULTRA.COM, KONUT – Komitmen untuk saling mendukung dan memperkuat antar pelaku usaha lokal kembali ditunjukkan oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Konawe Utara. Ketua APBMI, Alfian Tadjudin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap terbentuknya Asosiasi IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) lokal di wilayah tersebut.
Menurut Alfian, kehadiran asosiasi IUJP lokal Konawe Utara merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi dan diberdayakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
“Kami di APBMI menyambut baik terbentuknya Asosiasi IUJP lokal. Ini adalah bukti bahwa pelaku usaha lokal bisa bersatu, saling support, dan bersama-sama diberdayakan demi kemajuan daerah,” ujar Alfian, Rabu (10/9/2025).
Ketua DPC Partai Demokrat Konut itu juga mengimbau agar seluruh elemen, baik dari sektor swasta maupun pemerintah daerah, turut mendukung dan memberi ruang bagi pertumbuhan asosiasi-asosiasi lokal, termasuk IUJP, agar dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian daerah.
“Sudah saatnya potensi lokal kita, baik dari sektor jasa, pertambangan, maupun logistik, mendapatkan porsi yang adil. Pemberdayaan ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga soal kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara,” tambahnya.
Dukungan APBMI terhadap IUJP lokal menjadi sinyal positif bagi terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan di Konawe Utara. Kolaborasi antara pelaku usaha lokal diharapkan mampu menciptakan sinergi yang tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan peran aktif pengusaha lokal dalam pembangunan daerah.
Sebelumnya, gelombang dukungan untuk asosiasi IUJP juga sudah mengalir deras dari berbagai kalangan. Mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, tokoh politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari DPRD Konawe Utara.
Ini menjadi sinyal positif bahwa asosiasi IUJP lokal Konawe Utara memberikan harapan baru untuk kemajuan ekonomi daerah melalui pemberdayaan oleh para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di wilayah itu. (REDAKSI)
