TELUSURSULTRA.COM, KONUT – Koordinator Wilayah Indonesia Tengah Relawan Prabowo NAWASENA 08, Ferryanto, SE, menegaskan bahwa kedaulatan sumber daya alam (SDA) merupakan harga mati dan tidak boleh dikuasai segelintir oligarki. Ia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsisten menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan pengelolaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Ferryanto di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Rabu (18/2/2026). Menurutnya, praktik pengelolaan SDA di Sulawesi Tenggara masih didominasi kelompok oligarki dan elite tertentu sehingga masyarakat lokal di daerah penghasil belum merasakan manfaat ekonomi yang adil.
“Eksploitasi SDA berlangsung masif, tetapi kesejahteraan rakyat di lingkar tambang justru semakin terpuruk. Ini bertolak belakang dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang ingin SDA dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Ferryanto.
Ia menggambarkan kondisi masyarakat pesisir dan warga di sekitar kawasan pertambangan di Sulawesi Tenggara yang harus bertahan di tengah pencemaran lingkungan. Kerusakan disebut terjadi pada udara, sungai, laut, hingga daratan yang dinilai tidak lagi layak sebagai kawasan permukiman.
Selain persoalan lingkungan, Ferryanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Lokal Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara menyoroti minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam aktivitas pertambangan. Ia menilai ruang partisipasi pengusaha lokal tertutup akibat dominasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menguasai rantai usaha, termasuk penunjukan kontraktor.
“Pemilik IUP menguasai izin, kontraktor, hingga aktivitas usaha. Pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton. Ketika menuntut keadilan, justru dihadapkan pada kriminalisasi. Ini praktik yang tidak adil dan mencederai rasa keadilan sosial,” ujarnya.
Ferryanto menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme ekonomi gaya baru” dan mengaitkannya dengan istilah “serakahnomics” yang kerap disampaikan Presiden. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat, khususnya ESDM, melakukan penataan ulang pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terutama di Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, evaluasi perizinan pertambangan perlu dilakukan agar pemilik konsesi IUP membuka ruang kemitraan yang adil bagi asosiasi pengusaha lokal. Ia juga meminta pemerintah memastikan perlindungan dan pemulihan lingkungan serta penataan wilayah permukiman masyarakat di daerah penghasil SDA berjalan sesuai ketentuan regulasi.
“Relawan NAWASENA 08 akan berdiri tegak bersama Presiden untuk menjaga kedaulatan SDA dan memastikan kekayaan alam negeri ini benar-benar kembali kepada rakyat, berdaulat secara ekonomi, lingkungan, dan penghidupan yang layak,” kata Ferryanto menutup pernyataannya. (Vely)
