TELUSURSULTRA.COM, KENDARI – Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (25/11/2025). Ia hadir didampingi para kepala OPD lingkup Pemkab Konawe Utara.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan dilaksanakan atas kerja sama Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rakor TPID tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Stabilitas Harga Jelang Nataru 2025″.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda prioritas pemerintah yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menjelang Natal dan Tahun Baru, terutama dalam memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
“Inflasi bukan hanya urusan pusat, tetapi kerja kolektif kita semua. Pemerintah daerah harus memastikan pasokan tersedia, harga stabil, dan distribusi berjalan lancar. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan sektor pangan lokal agar daerah tidak bergantung pada pasokan dari luar wilayah. “Jika pasokan pangan kita aman, maka tekanan inflasi dapat dikendalikan,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, menyatakan bahwa Pemkab Konawe Utara siap mendukung langkah strategis pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas harga menjelang perayaan Nataru.
“Konawe Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan TPID provinsi dan seluruh instansi terkait untuk memastikan pasokan terjamin, distribusi lancar, dan harga tetap terkendali. Kami siap bersinergi dalam menjaga stabilitas pangan dan harga bahan pokok,” ujarnya.
Rakor tersebut membahas berbagai strategi penguatan pasokan pangan, monitoring harga komoditas strategis, serta langkah antisipatif menghadapi potensi gejolak inflasi di daerah.
Melalui pertemuan ini, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin solid dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas harga menghadapi tahun 2026. (REDAKSI)
