TELUSURSULTRA.COM, KENDARI
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencatatkan prestasi gemilang dibidang pengelolaan keuangan daerah.
Baru-baru ini, Pemda Konut yang dipimpin Bupati H Ruksamin meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Prestasi luar biasa Ini tercatat merupakan kali ketujuh didapatkan secara berturut-turut dari tahun 2017. Sejak kabupaten yang tahun ini berusia 17 tahun dipimpin oleh Ruksamin pada periode pertamanya. Opini WTP terus dipertahankan hingga kini Ruksamin memimpin Konut dua periode.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, kepada Wakil Bupati Konut, H. Abuhaera, di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra, Kendari, Rabu (22/05/2024).
Wakil bupati saat itu didampingi Wakil Ketua I DPRD Konut Indra Supriadi, Kepala BKAD Irwan, Kepala Inspektorat Amrun dan Kabag Hukum Sekretariat DPRD Konut Harianto.
Usai menyerahkan LHP kepada Pemda Konut, Dadek Nandemar mengapresiasi usaha Pemda Konawe Utara yang berhasil mempertahankan predikat Opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan Opini WTP. Kami harapkan Pemda dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan,” katanya.
Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Pemda Konawe Utara dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Bupati, H Ruksamin dan Wakilnya, H Abuhaera terus mendorong peningkatan fungsi pengawasan dan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Selain Konawe Utara, beberapa daerah lain di Sulawesi Tenggara juga menerima LHP dari BPK, termasuk Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Bau-Bau.
Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (REDAKSI)
