Ratusan Massa Demo Kantor BPOM Kendari

X-FILE, KENDARI313 Dilihat

TELUSURSULTRA.COM, KENDARI
Ratusan warga Kota Kendari gelar aksi demonstrasi di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang terletak di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari. Mereka menuntut agar BPOM Kendari tidak sewenang-wenang dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Aksi ratusan massa ini diwarnai ketegangan dengan massa yang coba menyegel kantor BPOM Kendari, akan tetapi berhasil ditenangkan oleh aparat kepolisian yang berjaga. Aksi ditemui langsung oleh Kepala BPOM Kendari, Riyanto dan dikawal oleh kepolisian.

Kuasa Hukum korban penyitaan BPOM, Dr. (Hc) Supriadi, SH.,MH, Ph.D mengatakan bahwa kedatangan mereka ke kantor BPOM Kendari dalam rangka memprotes langkah tidak (non) prosedural oleh BPOM Kendari dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya.

“Kita cuman mempertegas dan minta kepastian hukum saja bagi pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Provinsi Sultra, dalam hal ini tindakan BPOM Kendari karena jabatannya, didalam surat tugasnya itu, dijelaskan disitu bahwa mereka ini melakukan intensifikasi, baru pemeriksaan,” jelasnya.

Jika masih sebatas pemeriksaan, lanjut Supriadi BPOM harusnya melakukan pembinaan atau teguran. Dalam hal ini, ketika ada produk kalian BPOM tidak paham ini berbahaya atau tidak, jangan dilakukan penyitaan dan lain sebagainya.

“Terus lakukan teguran, tiga kali berturut-turut tidak diindahkan, baru dilakukan penyitaan dan pemusnahan,” terangnya.

Menurutnya jika berbicara penyitaan dan pemusnahan, tegas diatur dalam KUHP, didalam pasal 7 ayat (2) harus ada izin dari Ketua Pengadilan, kemudian pasal 1 ayat (17) jelas dikatakan harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Nah, pertanyaannya sekarang, proses penyitaan, bahkan sampai pemusnahan yang dilakukan, BPOM belum tahu ini kandungan berbahaya atau tidak?. Yang kedua, kenapa tidak berkoordinasi dengan rekan-rekan Polda, dan mana izinmu dari Pengadilan,” bebernya.

Supriadi menganggap proses penyitaan barang, bahkan sampai pemusnahan non prosedural, karena BPOM non prosedural. Makanya ia laporkan dugaan perampasan, termasuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan ke Kepolisian.

“Barang bukti yang saya dapatkan satu dan jelas, dan akurat, tidak mungkin saya lakukan tindakan hukum, kalau tanpa dasar hukum, dan ini harus ditindaki. Karena kenapa, takutnya saya rekan-rekan pengusaha lokal yang ada di Sultra diperlakukan sama. Kasihan kita ini pengusaha-pengusaha kecil, modal kecil, tidak tahu produk mereka berbahaya atau tidak. Langsung seenaknya disita, kan begitu. Sama saja dimatikan pengusaha lokal yang ada di Sultra. Itu jelas bertentangan dengan UUD di pasal 23 ayat (2) setiap warga negara Indonesia menerima dan mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Kendari, Riyanto saat menemui massa yang mengelar aksi unjuk rasa ini menyampaikan maaf. Dia berjanji bila ada yang kurang sesuai dalam proses pengawasan BPOM terhadap produk di Sultra dirinya akan mengevaluasi dan memeriksa kinerja petugasnya dilapangan.

“Saya sampaikan sekali lagi, jadi permintaan maaf, yang sudah kami periksa. Misalnya ada yang kurang sesuai. Dan kemudian, petugas kami akan kami evaluasi dan kita periksa dengan kinerjanya dilapangan. Saya kira sangat jelas, terima kasih sudah datang di Kantor BPOM Kendari,” tutupnya. (REDAKSI)